RDP Jalan Tol Memanas, Boyman Harun Sentil Keras BUJT: Pengawasan Lemah, Fasilitas Ada Tapi Tak Berfungsi!
JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PAN Dapil Kalimantan Barat, H. Boyman Harun, SH melontarkan kritik keras terhadap kinerja Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja SPM Jalan Tol.
RDP yang digelar Komisi V DPR RI bersama Dirjen Bina Marga, Kepala BPJT, dan seluruh BUJT tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 September 2026.
Boyman menyoroti Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol yang dinilai masih jauh dari harapan meski regulasi sudah lengkap.
“Percuma fasilitas semuanya ada, aturannya ada, tetapi orang-orang yang tidak melaksanakan fungsi yang baik dan benar dalam mengoperasikan segala fasilitas yang ada itu,” tegas Boyman di hadapan Dirjen Bina Marga dan para pengelola jalan tol.
Menurutnya, jalan tol memang sudah sangat membantu kenyamanan dan keselamatan pengguna, namun masih banyak kejadian di lapangan yang tidak hanya soal standar pelayanan, tapi soal pengawasan.
Ia mencontohkan lambatnya penanganan kecelakaan, lambatnya ambulans datang ke TKP dan membawa korban ke rumah sakit, hingga banjir yang masih terjadi di dalam tol padahal standarnya tidak boleh ada genangan.
“Jujur kalau saya melihat dari paparan tadi menurut saya itu sudah lengkap sekali aturannya termasuk petugasnya kemudian jadwalnya, kinerjanya saya lihat itu sudah mantap,” ujar Boyman.
Namun, ia mempertanyakan implementasinya. “Saya tidak melihat usaha-usaha yang sudah dilaksanakan BUJT ini terhadap pengelolaan jalan tol. Ini kita baru bicara masalah pelayanan minimal saja sudah banyak kurangnya.”
Boyman juga menyentil fungsi CCTV yang dinilai belum dimanfaatkan optimal. Ia menyebut banyak pengguna jalan tol yang memacu kendaraan melebihi batas kecepatan maksimal yang ditentukan, namun tidak pernah dipanggil atau ditindak meski jalan diawasi CCTV.
“Contoh jalan misalkan, setiap hari raya harus diperbaiki, setiap Natal harus diperbaiki, setiap tahun baru harus diperbaiki. Artinya kan fungsinya tidak jalan ini. Padahal segala ketentuan pengawasan maupun sanksi sudah ada,” katanya.
Di akhir pernyataannya, legislator asal Kalbar itu menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan BPJT dan BUJT sangat lemah.
“Tolong pesan saya, jangan hanya berbicara standar pelayanan minimal terhadap fungsi daripada fasilitas itu, tapi pemanfaatannya juga apakah sudah berjalan maksimal, apakah sudah berjalan optimal,” pesannya.
“Sampai kapan pun jalan tol saya pikir tidak memenuhi standar pelayanan minimal karena orang-orangnya menurut saya tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik”, pungkas Boyman.***(h/k65news).
Editor : HAR.
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPATKAN IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
