Debat Capres, Kata Sekretaris TKN 01 Kritik Prabowo Atas Sertifikasi Tanah Rakyat, Kepercik Kemuka Sendiri

JAKARTA – Kembali kritikan Prabowo atas sertifikasi tanah rakyat, berdampak fatal. Dengan penguasaan tanah yang begitu luas yang dimiliki Prabowo, Jokowi menampilkan salah satu prinsip terpenting, hak rakyat atas tanah dijamin konstitusi. Penyebutan luas lahan Prabowo di Kaltim yang mencapai 220 ribu hektar menjadi kartu As Jokowi, dan kritik Prabowo atas sertifikasi tanah rakyat pada Debat Capres itu kepercik kemukanya sendiri

Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Capres dan Cawapres Joko Widodo – Ma’ruf Amin melalui keterangan tertulisnya kepada Redaksi media ini usai Debat Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Minggu (17/02/2019) malam

“Prabowo tidak paham, bahwa sertifikasi tanah untuk rakyat itu adalah instrumen vital bagi peningkatan ekonomi rakyat. Itulah penjabaran Sila Keadilan Sosial. Yang lebih menohok, pemerintahan Jokowi tidak pernah melahirkan kebijakan pemberian ijin konsesi atas lahan lahan yang begitu luas. Dengan demikian, sertifikasi tanah rakyat adalah pilihan kebijakan untuk rakyat yang memang harus dilakukan pemimpin”, kata Hasto.

Selanjutnya Hasto berkata, apa yang disampaikan Jokowi adalah gugatan atas politik tanah yang selama pemerintahan sebelumnya membawa manfaat ke atas.

“Sertifikasi tanah rakyat adalah perubahan fundamental politik pertanahan Jokowi. Rakyat kecil menjadi berdaulat atas tanahnya, dan sertifikasi tanah adalah perlindungan tanah rakyat agar bisa didayagunakan untuk peningkatan perekonomian rakyat”, pungkas Hasto, sembari mengatakan, bahwa urusan berpihak pada rakyat, Jokowi memilih langkah yang tepat.***(R/K65News).

Gambar  : Presiden Joko Widodo ketika menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Garut, Jabar belum lama ini.***(Ist).

Penulis   : Kurnia

Editor     : Fahrozi

_____________________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”